Ratusan Wanita Pamekasan Menjanda, Ditengah Hangatnya Wacana Legalisasi Poligami

Spread the love

Pamekasan, – Data dari Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan, jumlah kasus perceraian di Pamekasan sebanyak 899. Jumlah tersebut, berdasarkan imput data perkara sejak bulan Januari hingga Agustus 2018. Rincianya 346 cerai talak dan 553 cerai gugat.

Dari data tersebut, sudah bisa disimpulkan bahwa jumlah perempuan yang menjanda, akibat cerai, di Kabupaten Gerbang Salam Pamekasan sebanyakj 899 orang. Dan seluruh kasus tersebut, sudah dinyatakan diputus oleh PA Pamekasan.

Panitera Muda Pengadilan Agama Pamekasan Hery Kusnandar mengatakan, masalah yang menjadi faktor menimpa 899 Janda Pamekasan tersebut variatif. Ada sebagian, karena faktor pertengkaran, selingkuh hingga masalah ekonomi, termasuk nafkah bathin.

Hery menyebut,  faktor cerai karena pertengkaran sebanyak 635 kasus, kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 62 Kasus, Cacat Badan 13 orang, kawin paksa 5 orang dan faktor ekonomi sebanyak 131 orang.

 “Jika di bandingkan per 8 bulan tahun 2018, angka percerayan di tahun ini lebih rendah. Rata – rata usia sekitar 20 sampai 50 tahun. Tapi, lebih didominasi oleh yang muda –mudi. Karena cobaannya mungkin memang lebih banyak yang masih muda – muda ini,” katanya.

Tingginya jumlah perempuan menjada di Pamekasan, bersamaan dengan bergulirnya kembali wacana usulan meloloskan Peraturan Daerah (Perda) tentang poligami. Wacana untuk kembali meloloskan perda poligami tersebut, mengelinding di Gedung Parlemen Pamekasan.

Wacana tersebut, dilontarkan oleh Ketua Komisi II DPRD Pamekasan Apik. Politisi partai nasional demokrat ini beralasan meloloskan perda poligami, karena maraknya angka kemaksiatan di Bumi Gerbang Salam. Serta payung hukum, terhadap anak hasil dari istri kedua.“Wacana perda tentang poligami masih tetap berlanjut dan tidak akan kami ditinggalkan begitu saja,” terang Apik kepada sejumlah Media.

Dijelaskan, wacana melegalkan perda Poligami tersebut sudah disetujui oleh beberapa ulama yang ada di Pamekasan. Karena, nantinya perda tersebut akan mengakomodir beberapa aspirasi kaum perempuan.

Apik sudah mempertimbangkan dan melihat fakta yang ada di lapangan. Apik menilai, pertumbuhan perempuan yang meningkat setiap tahunnya membuat angka kemaksiatan meningkat pula.“Perda ini muncul karena adanya aduan dari masyarakat, terkait status anak dari istri kedua dari hasil pernikahan siri di mata hukum,” tambahnya.

Di mata hukum anak dari hasil pernikahan siri jelas tidak diakui. Sehingga, apabila perda Poligami itu disetujui, maka status anak dari hasil nikah siri mendapat perlindungan hukum.

“Isu perda Poligami ini akan tetap kami seriuskan. Nanti, kalau mayoritas DPRD setuju maka ini akan akan menjadi perda yang sah,” pungkasnya.(@Fa-redaksi)